Get Adobe Flash player
User Rating:  / 1
PoorBest 

Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014, Bidang Anggaran BPKA Kabupaten Pamekasan menggelar acara Sosialisasi Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 bertempat di Aula Hotel New Ramayana, Pamekasan Jawa Timur.

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Dr.Alwi, M.Hum, diikuti sebanyak 70 orang dari seluruh pejabat bagian perencanaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah mengungkapkan bahwa acara ini dilaksanakan dalam upaya memberikan pemahaman dan tambahan informasi SKPD terhadap:

1. Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terkait dengan ketentuan-ketentuan baru yang melatar-belakangi dan mendasari penyusunan APBD maupun Perubahan APBD 2014,
2. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
3. Mengurangi kelemahan-kelemahan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang multi tafsir, ketentuan-ketentuan yang seringkali mengalami perubahan,
4. Memberikan pemantapan kepada SKPD dalam menyusun, mengelola Keuangan Daerah sehingga harapan Opini Wajar Tanpa Perkecualian atas laporan keuangan kita dapat terwujud. Miskipun opini WTP bukanlah suatu tujuan yang harus dicapai dari kinerja keuangan, akan tetapi yang paling penting bahwa muara akhir dari penyusunan APBD adalah bagaimana pelayanan publik dapat terlaksana dengan lancar dan tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

Kita menyadari bersama bahwa kita sedang dihadapkan pada tantangan utama pembangunan 2014, yaitu bagaimana pemerintah mampu mensinkronisasi dan memadukan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi berkeadilan yang didukung dengan pemantapan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu memasuki tahapan Penyusunan Perubahan APBD 2014, sejalan dengan hal tersebut di dalam penyusunannya kita telah diberi rambu-rambu aturan yaitu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013, guna memaksimalkan pemahaman tersebut. Pada kesempatan ini kami mengundang nara sumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Propinsi Jawa Timur yaitu :

  1. Drs. Helmy Perdana Putera, M.Si.
  2. Parlindungan, SH, M.Si.
  3. Khaled Andrian Haq, SE

Untuk memberikan materi sekaligus penyegaran kepada bapak/ibu pejabat bagian perencanaan SKPD, berbekal dengan pengalaman beliau mengevaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Laporan Pelaksanaan APBD, akan melengkapi dan membekali peserta sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penganggaran.