Get Adobe Flash player
User Rating:  / 2
PoorBest 

Pada tanggal 2 Januari 2014 bertempat di Ruang PKK Kabupaten Pamekasan dilaksanakan acara pengalihan pengelolaan PBB P2. Hadir di acara ini antara lain; Wakil Bupati Pamekasan, Sekretaris Daerah, Asisten I dan II, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala BPKA, Kepala Kanwil DJP Jatim II, Kepala KPP Pratama Pamekasan, seluruh Camat se Kabupaten Pamekasan.

Dalam acara pengalihan ini Kepala KPP Pratama Pamekasan menyerahkan 2 buah CD kepada Pamerintah Kabupaten Pamekasan. CD 1 berisi source code dan CD 2 berisi back up peta digital. Dengan diserahkannya 2 (dua) CD ini, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah dapat mencetak SPPT PBB P2 2014 secara masal.

Kepala KPP Pratama pamekasan dalam sambutannya, menyampaikan bahwa untuk menciptakan kelancaran dalam pengelolaan PBB P2, Pemerintah Kabupaten Pamekasan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah.
  2. Kebijakan tariff PBB agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
  4. Menjaga akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT).

Sesuai amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2009, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengalihan pengelolaan PBB P2 paling lambat 1 Januari 2014. Pelimpahan pengelolaan PBB P2 dipandang sangat strategis, karena objek pajak lokasinya berada di daerah, sehingga aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan memahami karakteristik dari objek dan subjek pajaknya, disamping itu kelaziman di negara lain, PBB P2 sejak awal dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB P2 sesuai UU PDRB adalah :

  1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
  2. Memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pengutan baru yang sah.
  3. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran kepada daerah.

Dengan adanya pengalihan, maka selanjutnya penerimaan PBB P2 akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pada saat PBB P2 dikelola pemerintah pusat, pemerintah kabupaten hanya mendapatkan bagi hasil sebesar 64%, setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB P2 sepenuhnya 100% akan masuk ke Kas Daerah.

Agar dapat mengelola PBB P2 dengan baik, ada beberapa hal yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan, antara lain sbb :

  • Menyiapkan sarana dan prasarana.
  • Membentuk struktur organisasi dan tata kerja.
  • Menyiapkan Sumber Daya Manusia.
  • Membuat Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SOP, dan peraturan teknis lainnya.
  • Melakukan koordinasi/kerja sama dengan pihak terkait seperti, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor  Pertanahan, Notaris dan PPAT.
  • Menyiapkan pembukuan rekening penerimaan PBB P2 pada Bank yang sehat.

 

Data penerimaan PBB P2 Kabupaten Pamekasan 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

 

Tahun

Target

Realisasi

Prosentase

2011

2,0 M

4,0 M

125%

2012

2,1 M

4,5 M

209%

2013

5,4 M

4,8 M *)

90%

   *) Realisasi sampai dengan Nopember 2013