Get Adobe Flash player
User Rating:  / 2
PoorBest 

PEMERINTAH KABUPATEN MENGADAKAN SOSIALIASI UNDANG-UNDANG 

NOMOR 2 TAHUN 2012, TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN

UNTUK KEPENTINGAN UMUM

 

Sebanyak 60 orang yang diantaranya terdiri dari para Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Seluruh pimpinan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, mengikuti Sosialisasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan Senin 16 Desember 2013. Nara sumber yang diundangantara lain; DR.Yagus Setiadi,SH,MSi dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, dan Eddi Harlijadi,SE,MM dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur. 

Acara ini dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pamekasan, Dra.Yudistinah, MM. Dalam sambutannya mengatakan bahwa sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarkan informasi kepada seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Secara umum pengadaan tanah berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas dibagi menjadi empat tahap yaitu :

  • Tahap Perencanaan : menjadi tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah.
  • Tahap Persiapan     : menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
  • Tahap Pelaksanaan dan Tahap Penyerahan : menjadi tanggung jawab Lembaga Pertanahan (BPN-RI),

Dari masing-masing tahapan terdapat tata cara yang harus diketahui oleh Kepala SKPD, agar dalam implementasinya nanti tidak menimbulkan masalah-masalah hukum.
Disadari bahwa pembangunan di daerah sering dihadapkan pada kebutuhan akan tanah, dan tidak jarang pula pelaksanaan pembangunan di daerah tertunda karena proses pengadaan tanahnya belum selesai. Kegagalan-kegagalan tersebut ke depan diharapkan dapat diatasi kata Yudistinah.