Get Adobe Flash player
User Rating:  / 1
PoorBest 

 

Pada tanggal 24 April 2014 bertempat di Peringgitan dalam Pendopo Bupati Pamekasan, dilaksanakan acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Perwakilan BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Provinsi Jawa Timur.

Hadir di acara ini antara lain; Bupati Pamekasan Drs. H. Achmad Syafii, M.Si, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur DR. Hotman Napitupulu, Ak. MPA, Sekretaris Daerah, Inspektur Kabupaten Pamekasan, Kepala BPKA Kabupaten Pamekasan, dan beberapa kepala SKPD.

Nota kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengembangkan menajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. 

Sedangkan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan dan pemberian asistensi kegiatan pengembangan manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang bentuknya dapat meliputi : 

1. Pendampingan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pendampingan/Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
3. Pendampingan/Bimbingan  Teknis Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD serta Renja SKPD.
4. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD).
5. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP).
6. Pendampingan/Bimbingan Teknis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LPKJ akhir masa jabatan Kepala Daerah.
7. Pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
8. Pengembangan dan penyelenggaraan system akuntansi keuangan daerah.
9. Pengembangan dan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
10. Penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah.
11. Pengembangan dan penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Nota kesepahaman ini tidak terbatas pada hal-hal di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh kedua belah pihak.